Angka pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen pada kuartal pertama 2026 sempat diposisikan sebagai kabar menggembirakan. Pemerintah memandang capaian tersebut sebagai sinyal bahwa mesin ekonomi nasional kembali bergerak agresif di tengah tekanan global.
Namun, di balik angka yang tampak impresif itu, muncul pertanyaan yang justru lebih penting: apakah pertumbuhan tersebut benar-benar mencerminkan kesehatan ekonomi riil masyarakat? Sejumlah kajian terbaru dari LPEM FEB UI menunjukkan bahwa headline pertumbuhan itu menyimpan persoalan serius terkait kualitas, konsistensi, dan keberlanjutannya.
Kritik utama muncul dari ketidaksesuaian data sektoral. LPEM menyoroti kontradiksi ketika sektor listrik, gas, dan air justru mengalami kontraksi, sementara industri manufaktur dilaporkan tumbuh lebih dari lima persen.
Secara logika ekonomi, manufaktur yang meningkat semestinya diiringi kenaikan konsumsi energi. Ketika pasokan listrik justru menurun, maka validitas pertumbuhan industri patut dipertanyakan. Atas dasar itu, LPEM memperkirakan pertumbuhan riil Indonesia kemungkinan hanya berada di kisaran 4,6–4,9 persen, jauh di bawah angka resmi BPS.
Masalahnya bukan semata soal selisih angka statistik. Yang lebih berbahaya adalah ketika negara mulai terlalu bergantung pada pencitraan pertumbuhan tanpa memperhatikan kualitas fondasinya.
Pertumbuhan ekonomi yang sehat seharusnya ditopang oleh produktivitas industri, ekspor yang kuat, investasi berkualitas, dan daya beli masyarakat yang stabil.
Namun, laporan berbagai lembaga justru menunjukkan bahwa lonjakan kuartal pertama 2026 banyak ditopang oleh belanja pemerintah dan stimulus jangka pendek, terutama momentum Ramadan, Idulfitri, bantuan sosial, serta ekspansi program-program fiskal populis.
Dalam teori ekonomi pembangunan, pertumbuhan semacam ini sering disebut sebagai growth illusion, yakni pertumbuhan yang terlihat tinggi secara statistik tetapi belum tentu mencerminkan penguatan ekonomi struktural.
Angka PDB memang penting, tetapi ia tidak otomatis identik dengan kesejahteraan. Bahkan dalam berbagai diskursus ekonomi modern, PDB kerap dikritik karena terlalu menekankan aktivitas ekonomi kuantitatif tanpa melihat distribusi manfaat dan kualitas pertumbuhan itu sendiri.
Yang patut dicemaskan adalah efek jangka panjang terhadap kepercayaan publik. Statistik ekonomi bukan sekadar laporan administratif, melainkan fondasi legitimasi kebijakan negara.
Ketika publik mulai meragukan kredibilitas data resmi, maka dampaknya bisa meluas pada iklim investasi, keputusan bisnis, hingga persepsi pasar internasional.
LPEM bahkan mengutip riset internasional yang menyatakan bahwa turunnya kepercayaan terhadap statistik negara dapat meningkatkan ketidakpastian ekonomi secara signifikan.
Di ruang publik digital, keraguan itu mulai tampak. Diskusi masyarakat di berbagai forum daring mempertanyakan apakah pertumbuhan ekonomi saat ini benar-benar berasal dari penguatan sektor produktif atau hanya ditopang ekspansi belanja negara yang bersifat sementara.
Sebagian bahkan mengkhawatirkan ketergantungan berlebihan pada stimulus fiskal akan menciptakan ekonomi yang tampak tumbuh, tetapi rapuh ketika dukungan anggaran mulai berkurang.
Karena itu, pemerintah dan otoritas statistik perlu memandang kritik ini sebagai alarm akademik, bukan ancaman politik.
Transparansi metodologi, keterbukaan data sektoral, dan independensi statistik nasional harus dijaga secara serius. Indonesia tidak membutuhkan angka pertumbuhan yang sekadar tinggi di atas kertas. Yang lebih dibutuhkan adalah pertumbuhan yang kredibel, produktif, dan mampu dirasakan masyarakat luas.
Pada akhirnya, ekonomi bukan perlombaan kosmetik angka. Publik mungkin bisa terkesan oleh headline pertumbuhan 5,61 persen hari ini.
Tetapi tanpa fondasi yang kuat, headline semacam itu justru berpotensi menjadi ilusi optimisme yang menunda kesadaran terhadap masalah yang sesungguhnya.
