imajinews.com – Universitas Bung Karno (UBK) menonaktifkan Ketua BEM Fakultas Hukum, Muhammad Abdi Maludin, setelah mencuat dugaan penerimaan uang yang menyeret sejumlah pengurus mahasiswa usai pertemuan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Langkah itu diambil di tengah gelombang protes mahasiswa yang menuntut transparansi serta pertanggungjawaban atas dugaan praktik yang dinilai mencederai independensi gerakan mahasiswa.
Kasus ini mencuat setelah beredar video pengakuan sejumlah mahasiswa terkait penerimaan uang pasca-audiensi di Istana Wakil Presiden pada 15 Juni lalu. Dalam forum terbuka yang viral di media sosial, Abdi menyampaikan permintaan maaf kepada rekan-rekannya.
“Saya ngaku salah dan mohon maaf pada kalian semua,” ujarnya. Dugaan nominal uang yang diterima pun beragam, mulai dari jutaan rupiah hingga klaim yang lebih besar, meski seluruh informasi tersebut masih menjadi perdebatan dan belum terverifikasi secara menyeluruh.
Di tengah sorotan publik, mahasiswa mendesak pembentukan tim investigasi independen dan meminta pihak-pihak yang diduga terlibat mundur dari jabatan organisasi.
Peristiwa ini kembali memantik pertanyaan tentang integritas gerakan mahasiswa sebagai kekuatan kritis yang selama ini dikenal lantang mengawasi kekuasaan.
Ketika suara kampus dipertaruhkan, publik kini menunggu hasil penelusuran yang transparan agar kepercayaan terhadap organisasi mahasiswa tidak ikut runtuh.
