Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menyiapkan penataan ulang Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar lebih tepat sasaran. Salah satu opsi yang dikaji adalah menghentikan pemberian MBG bagi sebagian siswa SMA di sekolah yang mayoritas pesertanya berasal dari keluarga mampu.
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menegaskan langkah tersebut merupakan bagian dari refocusing program untuk meningkatkan efektivitas intervensi gizi sekaligus mengurangi pemborosan anggaran.
“Kami sedang melakukan penataan agar program ini benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan,” ujarnya.
Jika diterapkan, kebijakan tersebut diperkirakan akan mengurangi sekitar 8 juta penerima manfaat.
Sementara itu, penyaluran MBG juga dihentikan sementara selama masa libur sekolah guna melakukan audit dapur, pembenahan tata kelola, dan pemutakhiran data penerima.
Tak hanya menyasar penerima manfaat, BGN juga berencana mengubah skema insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Selama ini seluruh SPPG menerima insentif tetap sebesar Rp6 juta per hari tanpa mempertimbangkan jumlah penerima manfaat yang dilayani.
Ke depan, besaran insentif akan disesuaikan dengan jumlah penerima riil serta kualitas layanan, termasuk standar keamanan dan mutu makanan.
Evaluasi ini menjadi sinyal bahwa pemerintah mulai menggeser fokus dari perluasan cakupan menuju efisiensi belanja negara.
Namun, tantangan berikutnya adalah memastikan proses seleksi penerima dilakukan secara transparan agar tujuan pemerataan gizi tidak justru menimbulkan persoalan baru di lapangan.
