Ada satu adagium lama dalam diplomasi ekonomi: investor tidak takut pada risiko, mereka takut pada ketidakpastian. Kalimat itu terasa relevan untuk membaca potret ekonomi Indonesia belakangan ini. Presiden rutin melakukan lawatan ke berbagai negara, dari Beijing hingga Riyadh, dari Davos hingga Tokyo, dengan satu misi yang berulang: menjemput investasi.
Namun di saat yang sama, aliran modal asing di pasar surat utang justru menunjukkan volatilitas ekstrem, kepemilikan asing di Surat Berharga Negara terus menyusut, dan lembaga think tank seperti INDEF memberi peringatan bahwa kepercayaan investor terhadap kepastian regulasi domestik sedang diuji.
Maka lahirlah paradoks yang pantas menjadi renungan bersama: asing disayang lewat pidato dan kunjungan kenegaraan, tetapi kebijakan di dalam negeri kerap membuat mereka bingung, bahkan enggan berkomitmen jangka panjang.
Investasi Tumbuh, tapi Kualitasnya Jalan di Tempat
Data yang dihimpun Center of Macroeconomics and Finance INDEF memperlihatkan sisi yang jarang muncul di ruang publik: realisasi investasi Indonesia memang secara nominal terus tumbuh dan target tahunan hampir selalu tercapai sejak 2016. Tetapi angka Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB) mandek di kisaran 22 persen dari PDB selama lima kuartal terakhir. Lebih mengkhawatirkan, penyerapan tenaga kerja justru menurun dari 754 ribu orang pada triwulan IV 2025 menjadi hanya 706 ribu orang pada triwulan I 2026, sejalan dengan pergeseran investasi ke sektor yang lebih padat modal ketimbang padat karya.
Di sinilah Incremental Capital Output Ratio (ICOR) menjadi indikator yang tidak boleh diabaikan. Rasio ini menggambarkan berapa besar tambahan modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit tambahan output. Ketika ICOR tinggi dan berfluktuasi, seperti yang terjadi di Indonesia,itu tanda bahwa uang yang masuk belum diubah menjadi produktivitas secara efisien.
Produktivitas tenaga kerja Indonesia memang naik 16,3 persen dalam sepuluh tahun terakhir, tetapi tetap berada di peringkat kelima ASEAN, jauh di bawah Singapura, Malaysia, bahkan Thailand. Artinya, Indonesia berhasil “menjual” dirinya sebagai pasar besar dengan potensi hilirisasi, tetapi belum berhasil mengonversi investasi menjadi lompatan daya saing struktural.
Diplomasi Rajin, Hasil Tak Merata
Presiden Prabowo tercatat melakukan lebih dari selusin kunjungan luar negeri sejak akhir 2024 dengan agenda investasi sebagai tema sentral, mulai dari hilirisasi nikel dan kendaraan listrik di Cina, energi bersih di Timur Tengah, hingga kerja sama rantai pasok dan AI di Jepang serta Korea Selatan. Namun ketika data ekspor dan realisasi PMA dipetakan, hasilnya jauh dari merata.
Ekspor ke Cina tumbuh 17,7 persen year on year dan menopang 25,9 persen pangsa ekspor nasional, sejalan dengan intensitas kunjungan. Tetapi ekspor ke Singapura, Malaysia, dan Korea Selatan justru terkontraksi, padahal ketiganya juga menjadi tujuan kunjungan resmi.
Pola serupa terjadi pada investasi: PMA dari Malaysia dan Korea Selatan anjlok tajam, sementara investasi dari Inggris dan Amerika Serikat tumbuh dari basis yang masih kecil.
Fakta ini penting untuk mendudukkan ekspektasi publik secara proporsional. Proyek investasi biasanya disiapkan jauh sebelum kunjungan kenegaraan berlangsung, sehingga hasil diplomasi lebih cepat terlihat dalam bentuk komitmen simbolis dan nota kesepahaman ketimbang realisasi ekspor atau modal segar. Diplomasi ekonomi memang instrumen penting, tetapi ia bukan jampi-jampi yang bisa menutupi lemahnya fondasi domestik.
Ongkos Menjaga Rupiah: Bergantung pada “Hot Money”
Di jalur moneter, Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan hingga 100 basis poin menjadi 5,75 persen—level tertinggi di antara negara ASEAN, mengungguli Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Thailand. Langkah ini efektif menjaga daya tarik aset domestik dan menahan pelemahan rupiah, tetapi ia juga menaikkan biaya pembiayaan korporasi dan APBN, sekaligus membuka risiko crowding out. Yield SBN tenor 1 tahun Indonesia kini tercatat sebagai yang tertinggi di antara negara emerging market sekelas India dan Filipina.
Ironisnya, kepemilikan asing di SBN justru menyusut dari 38,57 persen (2019) menjadi hanya 12,60 persen pada 2026, dengan arus keluar bersih yang tajam terutama pada Maret 2026. Sebaliknya, instrumen jangka pendek seperti SRBI justru diserbu investor asing, kepemilikannya melonjak dari Rp114 triliun menjadi Rp238 triliun hanya dalam enam bulan.
Ini adalah sinyal yang gamblang: investor global lebih memilih instrumen carry trade jangka pendek yang mudah ditarik kapan saja, bukan komitmen investasi jangka panjang di surat utang negara. Ditambah cadangan devisa yang turun ke titik terendah sejak Juni 2024 dan struktur utang luar negeri bank sentral yang 60 persennya berjangka pendek, kombinasi ini menggambarkan stabilitas rupiah yang ditopang fondasi yang rapuh dan mahal.
Membaca Akar Masalah: Antara Teori Spillover dan Etika Kebijakan
Dari kacamata teori pembangunan, pengalaman negara seperti Vietnam dan Malaysia (khususnya klaster elektronik Penang) menunjukkan bahwa manfaat investasi asing tidak datang otomatis. Riset klasik Javorcik (2004) menegaskan limpahan produktivitas (spillover) baru terjadi bila ada keterkaitan ke belakang (backward linkages) antara perusahaan asing dan pemasok lokal, bukan sekadar besaran nilai investasi yang masuk. Tanpa kebijakan yang secara sengaja mengikat investor asing pada pengembangan pemasok domestik, pelatihan vokasi, dan transfer standar produksi, investasi hanya akan menjadi angka statistik yang membanggakan tanpa mengubah struktur ekonomi.
Ada juga dimensi etis yang layak digarisbawahi. Ketika pemerintah gencar “menjual” investasi ke luar negeri sembari narasi domestik kadang menyudutkan modal asing sebagai ancaman kedaulatan ekonomi, negara sesungguhnya mengirim sinyal yang kontradiktif kepada dua audiens berbeda, investor global di satu sisi dan publik domestik di sisi lain.
Ketidakkonsistenan semacam ini bukan hanya soal komunikasi politik, melainkan menyangkut prinsip dasar tata kelola yang baik: kepastian hukum dan regulasi adalah bentuk penghormatan negara terhadap siapa pun yang menaruh modal dan harapan pada perekonomian nasional, termasuk pelaku usaha domestik yang juga terdampak oleh gejolak kebijakan yang sama.
Kasus kebijakan Patriot Bond dalam UU P2SK yang berisiko bersinggungan dengan prinsip anti pencucian uang adalah contoh nyata bagaimana niat baik menghimpun dana bisa menjelma menjadi sumber ketidakpastian yang membuat investor bersikap wait-and-see.
Rekomendasi: Dari Karpet Merah ke Fondasi yang Kukuh
Pertama, bagi pemerintah dan Kementerian Investasi, insentif fiskal dan promosi investasi ke depan semestinya tidak lagi diukur dari besaran nilai investasi yang tercatat, melainkan dari sejauh mana investasi tersebut terhubung dengan rantai pasok domestik, menyerap tenaga kerja produktif, dan berorientasi ekspor—mengikuti jejak Vietnam yang menjadikan FDI berorientasi ekspor sebagai motor utama pertumbuhan.
Kedua, bagi Bank Indonesia dan otoritas fiskal, bauran kebijakan perlu direformulasi agar tidak terus-menerus bertumpu pada instrumen jangka pendek yang rentan dibalik arah sewaktu-waktu. Pendalaman pasar keuangan domestik dan penguatan basis investor institusional dalam negeri—bukan sekadar mengandalkan Bank Indonesia dan bank BUMN sebagai penyangga—adalah pekerjaan rumah struktural yang tidak bisa ditunda.
Ketiga, bagi para pembuat kebijakan legislasi, konsistensi regulasi harus menjadi prinsip yang tidak bisa dikompromikan. Setiap produk hukum yang berpotensi menimbulkan friksi dengan standar internasional, seperti isu Patriot Bond, semestinya melalui uji tuntas yang matang sebelum disahkan, bukan diperbaiki setelah kepercayaan pasar sudah terkoreksi.
Keempat, bagi narasi publik dan pemerintah dalam berkomunikasi, penting untuk menjaga keselarasan pesan: mengundang investasi asing tidak boleh berjalan berlawanan arah dengan retorika domestik yang menyudutkan pihak yang sama. Investor, pada akhirnya, bukan hanya membaca angka pertumbuhan, tetapi juga membaca konsistensi sikap sebuah bangsa terhadap dirinya sendiri.
Indonesia memiliki modal besar: pasar yang luas, potensi hilirisasi, dan posisi geopolitik yang dilirik banyak negara. Tetapi modal itu akan sia-sia jika terus dikelola dengan kebijakan yang berubah-ubah dan pesan yang tumpang tindih. Pada akhirnya, investor—asing maupun domestik—tidak butuh disayang lewat pidato. Mereka butuh dipastikan lewat kebijakan yang konsisten dan terukur.
