Indonesia sedang menikmati satu fase yang patut diapresiasi dalam perjalanan transformasi digital. Infrastruktur telekomunikasi semakin meluas, transaksi digital terus meningkat, layanan publik berbasis elektronik berkembang, dan pelaku UMKM semakin akrab dengan platform digital. Berbagai indikator menunjukkan bahwa digitalisasi bukan lagi sekadar jargon pembangunan, melainkan telah menjadi denyut baru perekonomian nasional.
Laporan East Ventures Digital Competitiveness Index (EV-DCI) 2026 memperlihatkan bahwa hampir seluruh provinsi mengalami peningkatan daya saing digital. Bahkan, selama tujuh tahun terakhir, rata-rata skor daya saing digital daerah meningkat lebih dari 50 persen. Capaian ini tentu menjadi sinyal positif bahwa Indonesia tidak sedang berjalan di tempat dalam perlombaan ekonomi digital global.
Namun, kami memandang bahwa optimisme tersebut tidak boleh membuat pemerintah terlena. Sebab, di balik angka-angka yang menggembirakan itu tersimpan persoalan yang jauh lebih mendasar: digitalisasi Indonesia tumbuh lebih cepat daripada kesiapan manusianya.
Paradoks inilah yang menjadi pekerjaan rumah terbesar bangsa.
Digitalisasi memang berhasil memperluas akses internet, memperbanyak transaksi elektronik, meningkatkan penggunaan media sosial sebagai sarana perdagangan, hingga mendorong pemerintah daerah mengembangkan pelayanan berbasis digital. Akan tetapi, laporan yang sama menunjukkan bahwa indikator sumber daya manusia justru mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Artinya, investasi terhadap manusia belum bergerak secepat investasi terhadap teknologi.
Fenomena tersebut sesungguhnya bukan sesuatu yang mengejutkan. Selama ini, pembangunan digital di Indonesia lebih sering dipersepsikan sebagai pembangunan infrastruktur. Tolok ukurnya adalah jumlah BTS, kecepatan internet, cakupan jaringan 4G dan 5G, maupun penetrasi pengguna internet. Semua itu memang penting. Namun, infrastruktur hanyalah jalan tol. Yang menentukan apakah jalan itu menghasilkan kemajuan adalah kualitas pengemudinya.
Dalam perspektif pembangunan, teknologi tidak pernah menjadi tujuan akhir. Teknologi hanyalah alat untuk meningkatkan produktivitas manusia. Ketika masyarakat hanya menjadi pengguna aplikasi tanpa memiliki kemampuan menciptakan inovasi, maka nilai tambah ekonomi justru dinikmati oleh pihak lain. Kita menjadi pasar yang besar, tetapi belum menjadi produsen teknologi yang kuat.
Kondisi tersebut semakin mengkhawatirkan ketika dunia memasuki era kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI). Indonesia tercatat sebagai salah satu negara dengan tingkat penggunaan generative AI yang tinggi. Sayangnya, kemampuan riset dan pengembangan nasional masih sangat rendah. Belanja penelitian Indonesia masih berkisar 0,3 persen terhadap Produk Domestik Bruto, jauh tertinggal dibanding negara-negara yang menjadi pemimpin inovasi teknologi.
Ini menunjukkan adanya kesenjangan serius antara kemampuan mengonsumsi teknologi dan kemampuan menciptakan teknologi. Jika kondisi ini terus berlangsung, Indonesia hanya akan menjadi konsumen AI, bukan pemain utama dalam ekonomi digital global.
Masalah berikutnya adalah ketimpangan wilayah yang masih menganga. Pulau Jawa tetap mendominasi hampir seluruh indikator daya saing digital, terutama pada aspek sumber daya manusia, akses pembiayaan digital, dan ekosistem kewirausahaan. Sebaliknya, banyak daerah di luar Jawa masih bertumpu pada pembangunan infrastruktur dasar tanpa diikuti penguatan talenta digital maupun inovasi ekonomi.
Memang terdapat sejumlah daerah yang menunjukkan lompatan luar biasa, seperti Papua Barat Daya dan Kalimantan Timur. Namun, keberhasilan tersebut masih bersifat sporadis. Yang dibutuhkan Indonesia bukan sekadar kisah sukses beberapa provinsi, melainkan pemerataan transformasi digital secara nasional agar tidak melahirkan kesenjangan pembangunan generasi baru.
Dalam perspektif etika pembangunan, transformasi digital semestinya berlandaskan prinsip keadilan. Digitalisasi bukan hanya tentang siapa yang paling cepat mengakses internet, tetapi juga siapa yang memperoleh kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas hidup melalui teknologi. Apabila kesenjangan digital terus melebar, maka teknologi justru berpotensi memperkuat ketimpangan sosial dan ekonomi yang telah lama menjadi persoalan bangsa.
Karena itu, pemerintah perlu mengubah orientasi kebijakan. Fokus pembangunan digital tidak lagi cukup hanya membangun jaringan internet atau memperluas layanan elektronik. Prioritas berikutnya adalah membangun manusia digital.
Investasi pendidikan harus diarahkan pada penguatan literasi digital, kemampuan analisis data, kecakapan AI, keamanan siber, pemrograman, hingga kewirausahaan digital. Perguruan tinggi perlu memperkuat riset dan inovasi, sementara dunia industri harus dilibatkan dalam penyusunan kurikulum agar lulusan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja masa depan.
Pemerintah daerah juga perlu berhenti memandang digitalisasi hanya sebagai proyek pengadaan perangkat teknologi. Keberhasilan transformasi digital justru diukur dari meningkatnya produktivitas UMKM, kualitas pelayanan publik, efisiensi birokrasi, serta lahirnya inovasi lokal yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru.
Sektor swasta memiliki tanggung jawab yang sama besar. Perusahaan teknologi hendaknya tidak sekadar memperluas pasar, tetapi juga aktif membangun ekosistem melalui pelatihan talenta digital, pendampingan UMKM, hingga investasi pada penelitian dan pengembangan. Kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan komunitas menjadi syarat mutlak agar transformasi digital tidak berhenti pada slogan.
Indonesia memiliki modal yang sangat besar. Jumlah penduduk produktif yang tinggi, penetrasi internet yang terus meningkat, pasar digital terbesar di Asia Tenggara, serta pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil merupakan fondasi yang sangat menjanjikan. Namun, semua potensi tersebut hanya akan menghasilkan dividen digital apabila kualitas manusianya tumbuh seiring dengan perkembangan teknologinya.
Digitalisasi sejatinya bukan perlombaan membangun kabel, menara, atau pusat data. Digitalisasi adalah perlombaan membangun kapasitas manusia untuk berpikir lebih kreatif, bekerja lebih produktif, dan berinovasi lebih cepat.
Indonesia telah berhasil mempercepat pembangunan teknologi. Kini saatnya mempercepat pembangunan manusianya. Sebab pada akhirnya, masa depan ekonomi digital bukan ditentukan oleh seberapa canggih teknologi yang dimiliki, melainkan oleh seberapa siap manusia memanfaatkannya untuk menciptakan kemajuan bersama.
